Dalam sejarah umat manusia telah tercatat berbagai kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Dibelahan dunia Barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin.
Selengkapnya »Perkembangan Pengaturan Hak Azasi ManusiaSalah satu unsur dari negara adalah adanya penduduk yang menetap di wilayah negara yang bersangkutan. Negara terikat oleh suatu norma dalam hukum internasional untuk melindungi warganegaranya.
Selengkapnya »Kaitan antara Negara dan WarganegaraRuang Lingkup Hukum Humaniter Internasional
Hukum humaniter merupakan bagian dari hukum perang. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum perang dibedakan menjadi:
Selengkapnya »Hukum Humaniter InternasionalSecara umum dapat dikatakan bahwa suatu instrument internasional yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional pada hakikatnya akan mengikat negara pihak, apabila negara yang bersangkutan telah menyatakan diri untuk terikat pada perjanjian internasional tersebut. Cara menyatakan terikat pada perjanjian internasional dapat dilakukan melalui Penanda Tanganan (Signature), Pertukaran Instrumen yang membentuk Perjanjian (exchange of Instruments constituting a treaty), Ratifilasi (ratification) Penerimaan (acceptance), Persetujuan (approval) atau Aksesi (accession), atau cara lain yang telah disepakati.
Selengkapnya »Kekuatan Mengikat Secara Hukum Instrument Hak Azasi ManusiaHak asasi adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Adanya hak pada seseorang karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut.
Selengkapnya »Hukum Hak Asasi ManusiaPengawasan melekat diatur dalam Inpres No. 15 Tahun 1983. Dalam Inpres tersebut digunakan dua istilah yang dianggap sama artinya, yakni pengawasan melekat (vide Pasal3 ayat (1 dan 2) dan pengawasan oleh atasan Iangsung (vide Pasal 2 ayat 1), akan tetapi Inpres tersebut tidak memberikan pengertian yang tuntastentang kedua pengertian tersebut.
Selengkapnya »Apa Itu Pengawasan Melekat ?
Bubasrnya suatu organisasi internasional, Biasanya tdk disebutkan dalam konstitusi Secara teoritis: – jangka waktunya habis berdasarkan keputusan dari para anggotas ecara tegas.
Beberapa persoalan muncul, seperti :
Subyek Hukum = punya => Legal Capacity <= ciri dari == Legal personality
Pengertian subyek hukum:
umum : – pemegang hak dan kewajiban
Selengkapnya »STATUS HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL1. arti: – istrumen yg. dipakai sbg. dasar pembentukan ORGANISASI INTERNASIONAL dijadikan sbg. konstitusi dasar. 2. wujud: – M Green & pasal 57 Piagam > perjanjian/persetujuan ORGANISASI INTERNASIONAL = orgs. yg. dibentuk bdsk. per-7an antar pemth/neg ORGANISASI INTERNASIONAL = orgs.… Selengkapnya »SUMBER HUKUM , KONSTITUSI DAN ISTRUMEN DASAR ORGANISASI INTERNASIONAL
1. ASPEK FILOSOFIS Berkaitan dengan nilai-2 historis, yg. melatar belakangi dibentuknya OI Tujuan pembentukan OI – LBB dibentuk setelah PDI tujuan ciptakan perdamaian & keamanan – PBB dibentuk setelah PD II ] – ASEAN = hub. # harmonis neg-neg. di… Selengkapnya »Aspek dalam Organisasi Internasional