Lompat ke konten
Kategori Home » Hukum » Perkembangan Pengaturan Hak Azasi Manusia

Perkembangan Pengaturan Hak Azasi Manusia

  • oleh

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat berbagai kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Dibelahan dunia Barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin.

Melalui proses yang cukup panjang, tercatat beberapa naskah yang menetapkan beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan azasi.

Naskah-naskah tersebut antara lain:

MagnaCharta, 1215

Kelahiran naskah ini melalui perjuangan yang cukup panjang dari kaum bangsawan di Inggris dalam menghadapi kekuasaan Raja, dan hal demikian dipandang sebagai awal dari perjuangan yang panjang untuk mendapatkan pengakuan dari hak-hak azasi manusia.

Pada masa itu, Raja bisa berbuat sesuka hatinya, baik yang menyangkut kemerdekaan diri pribadi atau keluarga seseorang maupun hak milik seseorang.

Selain dari itu yang menimbulkan kebencian dari kaum bangsawan terhadap raja John, atas sikap dan kelakuannya terhadap wanita. Raja John sering menyesatkan dan mengganggu kaum wanita bangsawan, memenjarakan kaum wanita dengan tanpa diberi makan hingga kelaparan dan meninggal.

Ketika pada sekitar tahun 1214 Raja John menderita kekalahan dalam perang melawan Raja Philip dari Prancis, para bangsawan mengambil kesempatan sebaik-baiknya untuk mengadakan aksi terhadap radjanya, yaitu menyatakan perang pada rajanya bila tuntutannya tidak dipenuhi. Raja John menyadari tidak mendapat dukungan dari kaum bangsawan, maka ia menggunakan tentara-tentara bayaran dalam menghadapi kaum bangsawan.

Di pihak lain kaum bangsawan berhasil menjadikan kota London sebagai benteng pemberontakan dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Melihat

kekuatan kaum bangsawan yang tak mudah dipatahkan, maka tidak ada pilihan lain dari raja John untuk berdamai. Maka pada tanggal 15 Juni 1215 diadakan pertemuan antara Raja John dengan pimpinan pemeberontak, di mana pihak pemberontak mengajukan tuntutan-tuntutannya kepada raja. Setelah diadakan perundingan diantaranya, akhirnya pada tanggal 19 Juni 1215 dirumuskan kesepakatan itu dalam suatu dokumen yang kemudian dikenal dengan Magna Charta.

Beberapa ketentuan dalam Magna Charta antara lain:

  • Dengan karunia Tuhan, bersama ini kami menyatakan bagi kami sendiri maupun untuk keturunan kami, selanjutnya bahwa Gereja Inggeris akan mempunyai kemerdekaan dan akan memiliki hak-hak dan kebebasannya secara lengkap dan tidak dapat dikurangi.
  • Kepada rakyat atau penduduk daerah kerajaan kami yang bebas (free man of our realm} telah kami berikan hak-hak kemerdekaan, hal mana akan berlaku baik untuk diri kami sendiri maupun untuk keturunan kami dan selanjutnya.
  • Baik petugas keamanan maupun pemungut pajak kita tidak akan mengambil begitu saja gandum atau hewan tanpa pembayaran dengan segera dalam mata uang, kecuali bila atas kehendak yang mempunyainya disetujui penundaan pembayaran.
  • Petugas polisi dan kejaksaan tidak akan menuduh atau menuntut seseorang tanpa persaksian yang dapat dipercaya.
  • Dan tidak seorang bebas (free man) akan ditahan, ditangkap, dibuang, dinyatakan tanpa perlindungan atau dibunuh tanpa pertimbangan dan alasan hukum dari para kepala distrik atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Keadilan berdasarkan hukum dan hak-hak tidak akan dijual belikan dan semua berhak atas hal itu.
  • Bila seseorang tanpa pertimbangan menurut hukum telah ditangkap dan ditahan atau direbut hak miliknya atas tanah, hewan, atau lain-lain hak maka kami akan segera memperbaikinya.

Perumusan-perumusan dalam Magna Charta tersebut mempunyai arti penting dan pengaruh bagi rakyat Inggeris dalam penafsirannya, dimana hak raja bukanlah tidak terbatas atau absolut, namun harus juga memperhatikan hak-hak rakyat yang tidak dapat dilanggar begitu saja. Magna Caharta telah menjadi lambang bahwa hukum dan undang-undang adalah lebih tinggi daripada raja.

Bill of Rights, 1689

Dokumen ini lahir sebagai hasil perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Inggeris terhadap Raja James II dalam menuntut hak-haknya yang dirampas oleh raja berikut para pembantunya. Dalam dokumen tersebut ditegaskan beberapa hal yang dianggap tidak legal atau tidak sah, seperti:

  • Menjadakan undang-undang tanpa persetujuan dari badan parwakilan;
  • Merongrong dan usaha untuk menghancurkan agama protestan dan lain-lain hak kemerdekaan dari pemeluknya;
  • Diadakannya badan peradilan khusus untuk urusan keagamaan yang tidak berdasakan undang-undang;
  • Adanya pelucutan senjata bagi pmeluk agama Protestan, sedangkan bagi pemeluk agama Katholik tidak;

Melalui perumusan dalam dokumen Bill of rights tersebut akhirnya diakui adanya:

  • Hak memeluk agama menurut kepercayannya masing-masing;
  • Segala bentuk pungutan dari penguasa harus didasarkan pada adanya persetujuan dari badan perwakilan;
  • Hak rakyat untuk mengajukan pertanyaan guna mendapat penjelasan dari raja dalam sesuatu hal yang menurut rakyat tidak sebagaimana mestinnya, dijamin;
  • Adanya jaminan kebebasan pemilihan dari anggota-anggota untuk parlemen;
  • Perlemen memiliki kebebasan mengemukakan pendapat dan tidak bisa dituntut dimuka pengadilan;
  • Perlunya sering diadakan sidang parlemen guna memperbaiki atau mengoreksi undang-undang;
  • Jaminan hukuman yang tidak berlebihan.

Sehubungan dengan kedua instrument Hak Asasi Manusia tersebut di atas yang ternyata mengilhami lahirnya beberapa instrumen Hak Asasi Manusia yang lain, yang lahir baik dalam tingkat internasional maupun dalam tingkat regional. Instrumen-instrumen tersebut meliputi antara lain:

– The Universal Declaration of Human Rights 1948.

– The International Covenant on Civil and Political Rights

– The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

– Protocol Optional of International Covenant on Civil and Political Rights, 1976

– Protocol Optional of International Covenant on Civil and Political Rights, 1989

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dapatlah dikatakan bahwa Deklarasi tersebut merupakan suatu instrument pokok dalam tingkat internasional bagi pengaturan dan pengembangan hak asasi manusia. Bahkan dapat dikatakan pula sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa (the common standar of achievement for all peoples and all nations). Hak-hak yang tercantum dalam UDHR tidak dapat dipisahkan (inalienable) dan tidak dapat dicabut/dilanggar (inviolable) dari semua keluarga kemanusiaan (human family).

UDHR menyerukan kepada anggota masyarakat internasional agar menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam Deklarasi ini. Pengakuan secara umum atas hak asasi manusia oleh Deklarasi tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 dan 2, yang menegaskan bahwa:

“semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh Deklarasi tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain”.

Adapun hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak setiap orang secara rinci dapat dilihat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 21, yaitu antara lain:

• Hak untuk hidup

• Kebebasan dan Keamanan Pribadi

• Bebas dari Perbudakan dan penghambaan

• Bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan

• Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja sebagai pribadi

• Hak untuk pengampunan hukum yang efektif

• Bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang

• Hak untuk peradilan yang adil dan dengan pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang indipenden dan tidak memihak

• Hak untuk praduga tak bersalah

• Bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap keleluasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-meyurat

• Bebas dari serangan kehormatan dan nama baik

• Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu

• Bebas bergerak, hak untuk memperoleh suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik

• Bebas berpikir, berkesadaran dan beragama, dan menyatakan pendapat

• Hak untuk menghimpun berserikat, hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Sedangkan hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang diatur dalam pasal 22-27, yang antara lain:

• Hak atas jaminan social

• Hak untuk bekerja

• Hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat-serikat buruh

• Hak atas istirahat dan waktu senggang,

• Hak atas stattdar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan,

• Hak atas pendidikan

• Hak uhtuk berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat.

Beberapa hak tersebut di atas kemudian ditegaskan kembali dalam beberapa pasal dalam International Covenant on Civil and Political Rights sebagai hak yang tak dapat diderogasi, yaitu:

  • Pasal 6 : setiap manusia melekat hak untuk hidup.
  • Pasal 7 : Tidak seorangpun boleh dikenakan siksaan atau perlakuan/hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan.Pasal 8 ayat. 1 : tidak seorangpun boleh diperbudak.
  • Pasal 8 ay. 2 : tidak seorangpun boleh diperhamba
  • Pasal 11 : tidak seorangpun boleh dipenjara semata-mata atas alasan ketidak mampuan memenuhi kewajiban dalam kontrak
  •  Pasal 15 : tidak seorangpun boleh dianggap bersalah karena pelanggaran pidana disebabkan oleh suatu perbuatan/kelalaian yang tidak merupakan tindak kejahatan, menurut hukum nasional atau internasional, pada waktu perbuatan itu dilakukan..
  • Pasal 16 : setiap orang berhak untuk diakui sebagai subyek hukum di mana pun ia berada.
  • Pasal 18 : setiap orang berhak atas kebebesan berpikir, keyakinan dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama/kepercayaan pilihannya sendiri.

Apabila diperhatikan, hak-hak yang diuraikan dalam Deklarasi tersebut dapat dikatakan sebagai sintesa antara konsepsi liberal Barat dan konsepsi sosial. Hanya saja dalam Deklarasi tersebut belum mengatur mengenai hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Hak yang terakhir ini baru mendapat mengaturan dalam The International Covenant on Civil and Political Rights dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, yang dalam pelaksanannya tidak boleh adanya diskriminasi dalam segala bentuk/wujud.

Dalam perkembangannya UDHR (demikian juga The International Covenant on Civil and Political Rights dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ) telah memberikan inspirasi terhadap lahirnya instrumen internasional lainnya mengenai hak-hak asasi manusia, antara lain:

  • Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Pemusnahan suatu Bangsa dengan sengaja, 1948.
  • Konvensi Mengenai Status Pengungsi, 1951 4 Konvensi Mengenai Hak Politik Wanita, 1953
  • Konvensi Perbudakan, 1926 yang diamandemen oleh Protokol, 1953
  • Kottvensi Mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan, 1954
  • Deklarasi tentang Hak Asasi Anak, 1959
  • Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan pada Negara-Negara dan Bangsa-bangsa Kolonial, 1960
  • Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1966
  • Konvensi Internasional tentang Penindasan dan Hukuman dari Kejahatan Apartheid, 1973
  • Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Wanita, 1979
  • Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam dan tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 1984
  • Konvensi mengenai Hak-hak Anak, 1989, dan sebagainya

Referensi : Universitas Gadjah Mada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *