Klasifikasi Organisasi Internasional
Organisasi Internasional Publik : OI ANTAR PEMERINTAH I. KEANGGOTAAN:(INTER. GOVERN ORGS = IGO = ISO)
– O.I PRIVAT: tidak penuhi syarat sgb.
orgs. publik
Selengkapnya »Klasifikasi Organisasi InternasionalDalam arti Luas Organisasi Internasional meliputi Organisasi Internasional Publik (IGO = International Governmental Organization atau ISO = International States Organization) dan organisasi internasional privat (NGO = Non-Government Organization) Sedangkan dalam arti sempit: menunjuk pada organisasi yg bersifat publik.
Selengkapnya »Pengertian Organisasi Internasional
Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat danmengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu.
Selengkapnya »Pengertian Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan1. Pengertian Sidang Pertama adalah sidang yang ditetapkan oleh ketua majelis hakim pada Penetapan Hari Sidang (PHS) atau sidang yang akan dimulai pertama kali menurut… Selengkapnya »Pemeriksaan di Muka Sidang
Pencabutan gugatan dimungkinkan untuk dilakukan kapan saja. Pencabutan gugatan dapat dilakukan baik oleh penggugat sendirian maupun secara bersamasama dengan cara-cara yang telah ditentukan. Apabila penggugat terdiri dari beberapa orang, ada yang mencabut dan ada yang tidak, maka pencabutan hanya berlaku bagi yang mencabut saja, sedangkan perkara tetap berjalan.
Selengkapnya »Pencabutan dan Perubahan Sebuah GugatanAda tiga hal yang pelu dijelaskan terkait dengan adanya ganjalan dalam pelaksanaan kekuasaan Peradilan agama, yaitu:
Selengkapnya »Ganjalan Terhadap Kekuasaan Peradilan AgamaBerlakunya kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam, dapat dilihat dengan beberapa kriteria, yaitu:
Selengkapnya »Jangkauan Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Perkara KewarisanSetelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1989, semua segi yang berhubungan denganperkara perkawinan, termasuk sengketa harta bersama, secara utuh menjadi kewenangan pengadilan agama untuk mengadilinya.
Selengkapnya »Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Perkara PerkawinanDengan lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu dilihat posisi peradilan agama. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 mengatur bahwa “Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain”.
Selengkapnya »Kaftan Peradilan Agama dengan Otonomi DaerahPembinaan di lingkungan peradilan menurut UU Nomor 14 Tahun 1970 ada dua macam, yaitu:
Selengkapnya »Pembinaan Peradilan Agama