Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum yang pasti dapat dijalankan. Sekalipun demikian ada pengecualiannya, yaitu jika suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Pasal 180 HIR, 191 RBg).
Selengkapnya »Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat (3) jo 129 HIR). Upaya hukum ini disediakan bagi tergugat yang dikalahkan, sedangan bagi penggugat yang dikalahkan tersedia upaya hukum banding.
Selengkapnya »Upaya Hukum Terhadap PutusanTujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim wajib mengadili semua tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan putusan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut.
Selengkapnya »PUTUSAN DAN PELAKSANAAN SUATU PUTUSAN HUKUM
Tolak ukur untuk mengetahui apakah perbuatan aparat pemerintah menyimpang atau tidak dalam pelaksanaan pengawasan adalah Rencana, peraturan perundang-undangan yang mendasari perbuatan pemerintah, dan efisiensi serta efektifitas dan suatu kegiatan pemerintah.
Selengkapnya »Standar Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
a. Tujuan Instruksional Khusus:
Tujuan Instruksional Khusus (TIK) :
1. Membuat mahasiswa mengerti jenis-jenis dan macam-macam subjek Hukum Internasional;
2. Membuat mahasiswa mengerti perbedaan masing-masing kapasitas subjek Hukum Internasional;
3. Membuat mahasiswa mengerti cakupan hak dan kewajiban subjek Hukum Internasional.
Selengkapnya »SUBJEK HUKUM INTERNASIONALius decere = mengatakan hokum kekuasaan/wewenang negara menerapkan hukum
Yurisdiksi Negara didasarkan atas teritorial > yurisdiksi teritorial. negara berwenang/berkuasa memaksakan hukum atas orang, brg. dan peristiwa yg. terjadi dalam wilayahnya.
Selengkapnya »YURISDIKSI NEGARASalah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan ini yang harus terbukti di muka hakim dan tugas para pihak adalah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan hakim. Yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
Selengkapnya »Pembuktian Perkara PerdataHIR tidak mengatur tentang menambah dan mengubah surat gugatan, namun tidak berarti hal itu tidak diperbolehkan. Putusan MA No. 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1970 menyebutkan bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil.
Selengkapnya »Menambah atau mengubah surat gugatanPasal 130 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa hakim sebelum memeriksa perkara harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Peranan hakim dalam usaha mendamaikan para pihak sangat penting. Apabila hakim berhasil mendamaikan para pihak, lalu dibuat akta perdamaian dan kedua belah pihak harus mentaati isi akta perdamaian.
Selengkapnya »Usaha hakim untuk mendamaikan para pihakGugatan akan gugur jika penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk menghadap ke pengadilan pada hari sidang yang telah ditentukan setelah dipanggil dengan patut dan layak. Karena gugatan gugur, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
Selengkapnya »Putusan Gugur dan Verstek