Lompat ke konten
Home » Sosial Politik » Tipologi Relasi dan Konsep Hubungan Manajerial Pemerintahan Dengan Sektor Privat

Tipologi Relasi dan Konsep Hubungan Manajerial Pemerintahan Dengan Sektor Privat

  • oleh
  • Oktober 8, 2021Oktober 8, 2021

Salah satu permasalahan yang menempati posisi kunci dalam organisasi dan manajemen pemerintahan adalah pertanya mengenai, bagaimana pengruh sektor privat dalam pengelolaan organisasi dan manajemen pemerintahan.

Hal ini penting untuk dijawab, karena pemerintah bukanlah satu-satunya agen yang mempengaruhi dinamika perkembangan publik. Sektor publik, dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang bekerja dalam logika kepentingan. Salah satu kekuatan tersebut adalah sektor privat, yang menyediakan barang dan jasa kepada publik.

Kehadiran sektor ini penting, ketika pemerintah gagal menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi publik secara maksimal atau karena adanya pertautan kepentingan antara pemerintah dan swasta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Dalam perspektif liberal, kehadiran sektor privat dalam kehidupan ekonomi negara, dianggap sangat relevan dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, sebab dengan logika kompetitif yang dikembangkan swasta, maka masyarakat akan memperoleh barang dan jasa dengan biaya murah. Hal inolah yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi produksi dibandingkan apabila pemerintah, sendirian melakukan penyediaan kebutuhan masyarakat.

Ciri utama pandangan liberal yang mendukung privatisasi adalah ide mengenai minimalisasi peran pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta membiarkan swasta dan pasar berkembang dengan logika kompetisinya.

Meraka menolak campur tangan negara dalam kehidupan publik, seperti pemberian subsidi kepada masyarakat, sebab hal tersebut dianggap akan memunculkan distorsi pasar. Kesejahteraan dipahami buka sebagai tunjangan negara, tetapi Iebih pada maksimalisasi kemajuan perekonomian serat kekayaan secara keseluruhan (Giddens: 1998).

Ada bebarapa alasan, mengapa privatisasi penting untuk dilakukan

1. Privatisasi dianggap akan mampu mengembangkan kompetisi secara maksimal yang mendorong semua pihak yang terlibat untuk mencapai efisiensi maksimal.

Privatisasi penciptakan pelayanan publik yang Iebih murah sekaligus mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

2. Privatisasi memperbesar ruang kewirausahaan untuk berkembang secara maksimal, yang pada gilirannya akan memacu pembangunan ekonomi nasional. Pengalihan anggaran belanja oleh pemerintah kepada swasta akan Iebih menghidupkan bisnis dibandingkan apabila digunakan oleh perusahaan negara.

3. Privatisasi memungkinkan adanya minimalisasi intervensi dan pengaturan pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini kondusif bagi berkembangnya demokrasi dan penguatan civil society.

4. Privatisasi pada gilirannya, akan membawa pada penumbuhan kemandirian masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menumbuhkan tanggung jawab sosial.

Bagi penganut pandangan ini, organisasi dan manajemen pemerintahan harus melakukan penyesuaian secara mendasar agar tujuan-tujuan tersebut diatas dapat tercapai. Penyesuaian tersebut dalah adanya liberalisasi politik atau maksimalisasi pencaaian demokrasi tata pemerintahan.

Berikut ini demokratisasi yang akan memberikan peluang bagi tumbuhnya sektor privat:

1. Desentralisasi kekuasaan.

Pemberian keleluasaan lokal untuk mengembangkan dirinya, bermakna sebagai upaya menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab lokal terhadap dirmnya sendiri sehingga inovasi dan kreativitas bisa berkembang secara maksimal.

2. Pemerintah harus memperluas peran publik,

artinya ada reformasi konstitusional yang diarahkan pada transparansi dan keterbukaan praktek pemerintahan. Publik memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

3. Pemerintahan meningkatkan efisiensi administrasinya.

Efisiensi berkaitan dengan kontrol terhadap sasaran administratif yang ingin dituju, struktur keputusan yang lebih fleksibel, proses auditing mekanisme administrasi yang efektif serta adanya peningkatan paitisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan mengkritisi proses administrasi pemerintahan.

Inilah yang disebut sebagai “good governance”, yaitu cara mengatur pemerintahan yang memungkinkan pelayanan publik secara efisien, sistem pengadilan yang bisa diandalkan dan administrasi yang bisa dilihat oleh publik.

Model pemerintahan ini menempatkan mekanisme pasar sebagai bahan pertimbang dalam proses pembautan keputusan mengenai alokasi sumber daya

Referensi :

(Mochtar Mas’oed, 1994).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.