Lompat ke konten
Home » Sosial Politik » Teori-teori Otonomi Relatif Negara

Teori-teori Otonomi Relatif Negara

  • oleh
  • November 3, 2021November 3, 2021

Teori Marxisme tentang Negara tidak selalu memuaskan berbagai kalangan; baik kalangan neo marxisme maupun ilmuwan politik penganut pendekatan struktural. Berikut keberatan yang disampiakan oleh kaum neo marxis maupun struktural:

1. Neo Marxisme

Kaum Neo Marxisme menolak pandangan Marx yang menyebutkan bahwa Negara adalah alat dari kepentingan kelas yang dominan. Mereka berpendapat bahwa Negara bisa saja relatif mandiri dari kepentingan kelas dominan (kapitalis) untuk menyelamatkan sistem kapitalisme secara keseluruhan. Inspirasi mereka justru bersumber dari karya Karl Marx yang lain: Bonarpatisme Republic. Pandangan ini muncul di karya-karya Nicos Poulantzas.

2. Struktural

Pandangan struktural mirip dengan neo marxis bahwa negara pada dasarnya memiliki otonomi relatif; dimana negara terbuka bagi kepentingan beberapa segmentasi masyarakat (biasanya kaum bisnis- kapitalis) dan terttutup bagi kepentingan masyarakat yang lain (populer) . Oleh O’Donnell disebut sebagai strategi bifrontal dan segmenter.

Bagi kaum struktural negara “terpaksa” menjadi relatif otonom sebagai respon dari kondisi strauktural berupa perkembangan tahapan kapitalisme yang mengalami deepening (pendalaman) industrialisasi; dari strategi industrialisasi subsitusi impor ke industrialisasi berorientasi ekspor. Perubahan strategi ini kemudian membuat negara menjadi relatif otonom.

Pandangan struktural ini muncul dalam karya Stepan tentang Aliansi Segitiga (modall asing, negara dan borjuasi nasional) maupun 0 Donnell tentang Otoritarian Birokratik.

Teori-teori politik di atas memberi batas-batas yang kabur antara Negara, rezim, dan pemerintah. Ada pemikiran yang menarik dari Cardoso berkaitan dengan perbedaan antara negara dengan rezim. Berikut pemikirannya:

Negara menurut Cardoso adalah pakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat untuk tujuan pengembangan sistem produksi tertentu (Misalnya dalam sebauah negara kapitalis maka tujuan negara adalah mengembangkan sistem kapitalisme bagi masyarakat yang dipimpinnya, sebaliknya negara feodal ketika pengembangkan tujuan sistem produksi feodalistik.).

Pandangan Cardoso ini agaka berbeda dengan pandangan Alfred Stepan yang menyebutkan Negara sebagai sistem administratif, legal, dan koersif yang berkesinambungan serta berusaha untuk tidak hanya mengelola aparat negara, tetapi juga dalam menyusun hubungan antara kekuasaan sipil dan pemerintahan serta menyusun hubungan yang mendasar dalam masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Rezim dikaitkan dengan prinsipprinsip, norma-norma, atauran-aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa sebuah negara. Dalam pengertian ini rezim bisa otoriter, totaliter, atau bisa demokratis. Pemerintah merupaka lembaga eksekutif negara , meliputi aparat birokrasi teknis maupun politisi yang menjadi puncuk pimpinan lembaga-lembaga negara.

Pembedaan antara Negara dan Rezim dalam konsepsi Cardoso membuka peluang beberapa ilmuwan politik untuk leluasa menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara yang sama-sama kapitalistik justru memiliki tipe rezim yang berbeda-beda (otoriter maupun demokratis).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.