Ada beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan yaitu :
1. Pendekatan Kelompok
Anggapan dasar dari pendekatan ini, mengangap bahwa interaksi dan perjuangan antara kelompok-kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik. Dalam pandangan kelompok, individu akan mempunyai arti penting hanya bila is merupakan partisan dalam atau wakil kelompok-kelompok tertentu. Implementasi pendekatan kelompok ini akan menyebabkan hubungan-hubungan antara kelompokkelompok dengan birokrasi cenderung semakin erat dan lebih baik bila kedua kekuataan itu mempunyai struktur-strutktur fungsional yang paralel.
Kelemahan dari pendekaan ini adalah terlalu meremehkan peranan bebas dan kreatif yang dilaksanakan oleh para pejabat pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini disebabkan oleh perhatiaannya yang terlalu berlebih terhadap peran kelompok-kelompok dalam sistem politik.
2. Pendekatan Proses Fungsional
Harold Laswell mengemukakan tujuh kategori analisis fungsional yang dapat digunakan sebagai dasar bagi pembahasan teori fungsional yaitu :
a. Intelegensi, bagaimana informasi tentang masalah kebijakan yang mendapat perhatian dari para pembuat keputusan-keputusan kebijakan dikumpulkan dan diproses.
b. Rekomendasi, bagaimana rekomendasi untuk mengatasi masalah tertentu dibuat dan dikembangkan.
c. Preskripsi, bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan atau diterapkan dan oleh siapa?
d. Permohonan (invocation), siapa yang menentukan?
e. Aplikasi, bagaimana undang-undang atau peraturan-peraturan sebenarnya diterapkan?
f. Penilaian, bagaimana pelaksanaan kebijakan, keberhasilan atau kegagalan itu dini I ai ?
g. Terminasi, bagaimana peraturan atau undang-undang semula dihentikan atau dilanjutkan dalam bentuk yang berubah atau dimodifikasi?
3. Pendekatan Kelembagaan
Dalam pandangan ini, suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan lembaga dalam ilmu politik tidak mcncurahkan perhatian yang banyak pada hubungan antar struktur lembaga-lembaga pemerintah dan substansi kebijakan publik.
Sebaliknya, studi-studi lembaga biasanya lcbih berusaha menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah secara khusus, seperti misalnya, struktur, organisasi, kewajiban dan fungsi-fungsi tanpa secara otomatis menyelidiki dampak dari karakteristik-karakteristik lembaga-lembaga tersebut pada hasil-hasil kebijakan.
4. Pendekatan Peran Serta Warganegara
Pendekatan ini menekankan pada peran warga negara dalam perkembangan kebijakan publik. Dengan keikutsertaan warga negara dalam masalah-masalah
masyarakat, maka Para warga negara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkau perspektif mereka di luar batas-batas kehidupan pribadi.
5. Pendekatan Psikologis
Pendekatan ini memberikan perhatian pada hubungan antar pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Individu-individu dianggap sebagai peserta yang sangat penting dan memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan.
Referensi Bacaan :
Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Pressindo