Orientasi dan Ruang Lingkup
Dalam melaksanakan pembangunan dan kebijakan di sektor publik, tidak bisa sepenuhnya dipenuhi dan dijalankan oleh pemerintahan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan yang melingkupi organisasi pemerintahan yang ada baik dalam konteks manajerial pendanaan, pemahaman masalah yang berbeda dengan masyarakat, keterbatasan informasi maupun benturan kepentingan antara elemen-elemen yang ada dalam satu negara termasuk pemerintah.
Kenyataan seperti ini menuntut adanya pelibatan secara serius potensi-potensi dalam suatu negara untuk mengisi keterbatasan serta mengatasi benturan-benturan yang ada. Dalam konteks pembangunan, ada tiga sektor utama yang paling berperan besar. Tiga sektor tersebut adalah sektor publik yang dijalankan oleh pemerintah, sector privat dijalankan oleh masyarakat/swasta/individu, dan sektor volunteer yang dijalankan oleh LSM, kelompok aksi maupun kelompok-kelompok mandiri milik masyarakat.
Ketiga sektor tersebut memiliki orientasi dan ruang lingkup yang berbedabeda, meskipun bisa berada dalam satu kerangka yang sinergis.
Perbedaan orientasi dan ruang lingkup ini terjadi karena kerangka kompleksitas kepentingan masing-masing sektor dan titik tekan fungsi operasionalnya.
1. Sektor Negara/Sektor Publik
Sektor negara atau sektor publik merupakan wilayah utama dimana pembangunan dijalankan. Sektor ini memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi maupun sosial.
Pemerintah merupakan aktor utama yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Organisasi dan manajemen pemerintahan, jelas merupakan sektor publik yang diarahkan pada proses pemerataan kesejahteraan sekaligus melakukan perlindungan kepada masyarakat.
Dalam pendekatan “negara kesejahteraan’’ sektor publik harus lebih dominan dalam proses pembangunan. Dimana pemerintah secara aktif melakukan intervensi dalam kehidupan publik termasuk pasar. Kehadiran pemerintah secara tegas dalam perekonomian dan sektor-sektor kemasyarakatan lainnya, adalah suatu hal yang wajar karena kekuatan public dianggap mewakili kehendak kolektif.
Disini pemerintah berkewajiban menyediakan segala hal untuk memenuhi kebutuhan umum yang tidak bisa disediakan oleh pasar atau yang dapat disediakan pasar secara tidak teratur. Jadi bisa dikatakan bahwa ruang lingkup sektor negara adatah kebutuhan dan keamanan.
2. Sektor Privat
Sektor Privat merupakan aktor penting dalam pembangunan suatu negara, dimana individu dan masyarakat (swasta) mengambil inisiatif dan peran-peran ekonomi untuk memenuhi kebutuhan materialnya.
Orientasi dan sektor privat adalah pencapaian profit ekonomi. Ruang lingkupnya, mencakup wilayah ekonomi publik. Pendekatan yang sangat mempercayai sektor privat sebagal agen utama dalam pembangunan, menyatakan bahwa swasta dan pasar lebih mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat, dibandingkan pemenintah.
Apabila sektor ini diberi keleluasaan bergerak, maka dianggap akan menciptakan mekanisme produksi yang lebih efisien, inovatif serta kompetitif. Campur tangan negara dalam wilayah ekonomi harus diminimalkan, sebab akan mengganggu mekanisme yang kompetitif.
Meskipun ruang lingkupnya ada pada wilayah ekonomi, akan tetapi harus dilihat pula bahwa hal tersebut membutuhkan prasyarat lain yang berada dalam wilayah politik dan sosial, terutama menyangkut efisiensi administrasi pemerintahan dan demokratisasi publik.
3. Sektor Volunter
Sektor ini juga memiliki peran besar dalam proses pembangunan yang digerakkan oleh kelompok-kelompok mandiri masyarakat, seperti LSM, kelompok aksi, misionaris dan kelompok lain yang bergerak melalui kerangka kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya maupun ideologis.
Ruang lingkupnya ada pada wilayah publik yang tidak terjangkau oleh kemampuan dan kemauan pemerintah serta pasar. Ketika pemerintah maupun pasar gagal memenuhi kebutuhan publik, maka pada saat itulah kelompok volunteer hadir mengisi dan memperjuangkannya.