Lompat ke konten
Home » Sosial Politik » MANFAAT STUDI KEBIJAKAN BAGI PEMBANGUNAN

MANFAAT STUDI KEBIJAKAN BAGI PEMBANGUNAN

  • oleh

Perhatian terhadap studi kebijakan publik semakin mendapatkan perhatian dari para pakar dan paraktisi karena dua hal yaitu : pertama, perubahan orientasi dalam studi administrasi publik yang mengarah pada manegerialism tidak lagi memadai untuk menjelaskan berbagai fenomena terjadi dalam birokrasi publik karena kurang sensitif terhadap isu-isu politik. Kedua, meningkatnya rasionalitas mayarakat menyebabkan semakin besarnya tuntutan akan kualitas kebijakan yang lebih baik.

Tipe-Tipe Studi Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik dapat dibedakan menjadi 5 tipe yaitu :

1. Studi tentang sebab-sebab lahirnya kebijakan

Studi ini merupakan kajian kritis terhadap sebab-sebab yang mendasari dan mendorong pemerintah untuk membuat kebijaksanaan tertentu.

2. Studi tentang aktor kebijakan

Studi ini berusaha mengungkapkan aktor-aktor (elite politik dan ekonomi) yang bertanggung jawab terhadap munculnya suatu kebijaksanaan pemerintah.

3. Studi implementasi

Studi ini mempersoalkan proses implementasi kebijakan pemerintah.

4. Studi Evaluasi

Studi ini terkait dengan kajian tentang dampak dari suatu kebijakan pemerintah.

5. Analisis Kebijakan

Studi ini mempersoalkan jenis dan instrumen kebijakan yang bisa memaksimalkan pencapaian tujuan atau yang secara efektif bisa memecahkan masalah publik yang ada.

Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Bagi Pembangunan

1. Pengembangan studi kebijakan diharapkan menghasilkan tenaga-tenaga analisis dan peneliti kebijakan yang amat dibutuhkan oleh daerah. Pelaksanaan otonomi daerah jelas menuntut kapasitas aparat daerah untuk memiliki tidak hanya wawasan politik, ekonomi dan administratif saja akan tetapi juga kemampuan teknis yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan daerah.

2. Melalui peningkatan kemampuan dan wawasan, diharapkan para pejabat dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan daerah. Dengan dcmikian, diharapkan program dan kebijakan pembangunan daerah dapat lebih responsif dan aspiratif terhadap masalah dan isu aktual yang berkembang di daerah.

3. Pemahaman terhadap studi kebijakan publuik akan bermanfat dalam meningkatkan efisiensi program-program pembangungan.

Dengan demikian, dalam pembangunan berarti harus dibentuk atau disusun kebijakan pembangunan sebagai suatu dasar, arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Jadi, kebijakan pembangunan akan memberikan gambaran tentang perkembangan yang hendak ditempuh dalam pembangunan. Perumusan kebijakan ini pertama, dilandasi dengan pengetahuan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi, permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya. Kedua, adalah masalahmasalah pilihan antara berbagai alternatif yang fundamental. Misal, mengenai tujuan apakah ditekankan pada laju pertumbuhan yang tinggi atau kepada keadilan sosial, apakah dalam bidang ekonomi ditekankan pada peningkatan produksi dan produktivitas atau kepada perluasan kesempatan kerja.

Referensi :

Soebroto, R. Drs., SU, 1994, Kebijaksanaan Pembangunan, Diktat Mata Kuliah Kebijaksanaan Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.