Masalah Kebijakan
Setiap masalah pada dasarnya belum tentu merupakan sebuah masalah publik, karena ada banyak masalah yang sebenarnya hanya merupaka masalah privat. Untuk mengatakan bahwa suatu masalah merupakan masalah publik kita memerlukan kategorisasi, karakteristik-karakteristik maupun kualitas-kualitas yang membuat suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah publik.
Dalam pengertian sederhana, masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat. Namun demikian, batasan ini sebenarnya agak kurang tepat karena bisa jadi sesuatu masalah yang pada awalnya terbatas terhadap satu atau beberapa orang pada akhirnya dapat menjadi masalah publik.
Dengan demikian, suatu masalah dapat menjadi masalah publik dapat dilihat dari akibat tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Pada dasarnya, tindakantindakan individu sebagai manusia mempunyai dua jenis konsekuensi. Konsekuensi pertama, tindakan tersebut akan mempunyai dampak pada orang lain yang secara langsung berhubungan dan konsekuensi kedua, tindakan tersebut mempunyai dampak pada orang melebihi orang-orang yang secara langsung terlibat.
Macam Macam Masalah Publik
Masalah publik dapat dikagorikan ke dalam beberapa ketegori. Kategori pertama menurut Theodore Lowi, masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berkaitan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya, sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia, seperti menyangkut kebebasan berbicara maupun polusi lingkungan. Pembedaan kedua, didasarkan pada asal- usul masalah tersebut.
Berdasarkan kategoriini masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah dalam negeri maupun luar negeri. Masalah dalam negeri dapat dibedakan menjadi masalah-masalah pendidikan, perpajakan, kejahatan/kriminalitas, transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan masalah- masalah luar negeri menyangkut hubungan antara negara satu dengan negara lain, seperti misalnya perjanjian ekstradisi. Masalah publik juga dapat dibedakan berdasarkan jumlah orang yang dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain.
Berdasarkan kategori ini, masalah publik dapat dibedakan menjadi masalah distributif, masalah regulasi dan masalah redistributif. Masalah-masalah distributif mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu persatu.
Misalnya, permintaan masayarakat mengenai proyek-proyek pengendalian banjir dan industriindustri untuk konsesi tarif. Sedangkan masalah dikategorikan sebagai masalah regulasi, jika masalah tersebut menyangkut peraturan-peraturan yang bertujuan untuk membatasi tindakan- tindakan pihak tertentu. Sementara itu, masalah redistributif menyangkut masalah- masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas dalam masyarakat.