Lompat ke konten
Home » Sosial Politik » Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan

Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan

  • oleh

Langkah-langkah yang diperlukan dalam advokasi kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Membentuk lingkaran inti

Yakni  kumpulan  orang  dan  atau  organisasi  yang  menjadi  penggagas, pemrakarsa, pemrakarsa dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Jadi, lingkar inti merupakan perancang strategi sekaligus pemegang tongkat komando utama selama proses advokasi berlangsung.

2. Memilih isu strategis

Lingkar inti bertugas mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis mana di antara sekian banyak isu actual dalam masyarakat yang benar-benar strategis untuk diadvokasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isu strategis ini yaitu :

a. Faktor Aktualitas

b. Penting dan mendesak (tuntuan dari sebagian masyarakat untuk segera ditangani)

c. Isu tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

d. Akan berdampak positif pada perubahan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik.

e. Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dicanangkan oleh lingkar inti sendiri.

3. Merancang Sasaran & Strategi

Perumusan sasaran suatu kegiatan atau program harus tetap mengacu pada tujuan dari advokasi yakni suatu upaya untuk merubah kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasarab advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi sendiri, misalnya kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai suatu revolusi untuk merebut kekuasaan politik.

4. Mengolah Data dan Mengemas Informasi

            Hasil dari riset (pengumpulan data), perlu dikemas sedemikian rupa untuk keperluan  keseluruhan  proses  advokasi.  Data  dan  informasi  yang  sama,  jika digunakan untuk keperluan melobbi pejabat pemerintah tentu saja memerlukan kemasan  dan  cara  penyajian  yang  berbeda  jika  digunakan  untuk  keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari berbagai pihak lain sebagai calon sekutu potensial, atau juga digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat umum.

6. Menggalang sekutu dan Pendukung

Penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumber daya (keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana dan sarana juga dana) yang bersedia dan kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu usaha atau fungsi tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegaiatan terpadu. Adapun mereka  yang  tidak  terlibat  secara  langsung (misalnya,  sekedar  membantu penyediaan sarana dan logistic yang dibutuhkan) dapat dikatakan sebagai satuan pendukung (supporting unit).

7. Mengajukan Rancangan Tanding

Bagian ini sudah memasuki pada tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, tahap advokasi yang dilakukan adalah dengan membuat rancangan tanding (counter draft legislation) terhadap proses-proses legislasi dan jurisdiksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan.

8. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan

Tahap ini dilakukan dengan dengan mempengaruhi pelaku-pelaku utama dari kebijakan publik (politisi dan aparat birokrasi pemerintah). Oleh karena itu, dalam tahap-tahap  ini  akan  berlangsung  kegiatan-kegiatan  lobbi,  negoisasi,  mediasi, kolaborasi dan sebagainya.

9.   Membentuk Pendapat Umum

Jalur ketiga dalam proses sosialisasi dan mobilisasi adalah proses sosialisasi dan mobilisasi. Pada jalur ini, proses advokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, pengorganisasian basis dan pendidikan politik.

10. Membangun Basis Gerakan

Proses  advokasi  ini  memusatkan  perhatian  pada  pengembangan  basis massa dari gerakan advokasi, seperti pengorganisasian rakyat, pendidikan politik dan  penyadaran  sebagai  bagian  penting  dari  proses-proses  sosialisasi  dan mobilisasi  untuk  melancarkan  tekanan  sosial  dan  politik  ke  arah  terjadinya perubahan-perubahan   kebijakan   publik   yang   lebih   memihak   kepentingan masyarakat luas.

11. Memantau dan Menilai Program

Pemantauan terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting dalam kaitaannya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontra produktif sama sekali.

Referensi : Topatimasang Roem, Fakih Mansour & Toto Rahardjo, 2000, Merubah Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.