Lompat ke konten
Kategori Home » Sosial Politik » APA ITU DESENTRALISASI DAN PLURALISME?

APA ITU DESENTRALISASI DAN PLURALISME?

  • oleh

Perubahan politik yang terjadi di Indonesia, telah membawa implikasi yang cukup luas bagi perubahan tata pemerintahan di Indonesia. Perubahan-perubahan ini terjadi karena adanya tuntutan-tuntutan dan masyarakat, akibat ketidakmampuan system pemerintahan dalam merespon kepentingan masyarakat. Berikut ini tuntutantuntutan masyarakat tersebut :

Desentralisasi

Eksploitasi sumberdaya alam oleh pusat dan akumulasi pembangunan di Jawa memunculkan kekecewaan besar bagi daerah. UU no. 5 th 1974 yang menjadi legalitas hukum bagi pemerintah untuk kepentingan pusat yang cukup kental serta tak memberi peluang pada daerah untuk mengembangkan diri.

Setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, terjadi perubahan karakter hubungan pusat-daerah ke arah yang konfliktual, yang ditandai dengan:

1. Bangkitnya etnonasionalisme yang cukup signifikan dalam konteks politik maupun ekonomi (Aceh, han, Riau)

2. Meluasnya tuntutan daerah untuk mendapatkan otonomi yang Iebih luas bahkan muncul tuntutan perubahan bentuk negara dan kesatuan menjadi federalisme.

3. Berkembang wacana desentralisasi dan bahkan federalisme sebagai jalan terbaik bagi eksistensi Indonesia.

Pluralisme

Kenyataan bahwa dalam masyarakat terdiri dari beragam kepentingan, ideologi, etnik, agama dll; seharusnya ditempatkan secara riil dalam logika politik dan pemerintahan. Hal ini mengandaikan bahwa dibutuhkan suatu arena kontestasi yang cukup memadai bagi pencapaian ragam kepentingan ini.

Pada masa Orde Baru, pluralisme dikesampingkan, keseragaman menjadi aspek terdepan dalam logika pemerintahan. Pemerintah sebagai agen tunggal bagi berbagai wacana dan kelembagaan politik. Pada tingkat local, penunggalan wacana dana kelembagaan, membuat masyarakat kehilangan inovasi dan daya kreatifItas untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Ketergantungan terhadap pusat menjadi sangat besar. Saat ini, semangat pluralisme mulai dibangun, tetapi belum dibarengi dengan semangat toleransi dan demokrasi, sehingga melahirkan anarki sebagai respon atas perbedaan yang ada.

Dalam konteks reformasi, peran pemerintah menghadapi pluralisme adalah:

1. menjamin terbentuknya interaksi sosial yang egaliter, termasuk pemerintah.

2. menyediakan arena yang adil bagi kontestasi beragam kepentingan.

3. menjadikan keragaman wacana dan lembaga sebagal partner dalam pembangunan untuk membangun kemandirian lokal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *