Lompat ke konten
Home » Sosial Politik » APA ITU DEMOKRASI PARTISIPATIF (PARTICIPATORY DEMOCRACY)

APA ITU DEMOKRASI PARTISIPATIF (PARTICIPATORY DEMOCRACY)

  • oleh
  • Oktober 7, 2021Oktober 7, 2021

New Left, seperti halnya New Right, meliputi lebih dari satu sumber pemikiran. Setidaknya gerakan pemikiran ini mewarisi tradisi filsafat Rousseau, Anarkis dan Marxis (terutama yang tergolong Marxis Pluralis dan Libertarian). Kuliah topik ini memusatkan perhatian. Tiga penulis New Left yang akn diperhatikan secara lebih rind, adalah Carole Pateman, Nicos Poulantzas dan C.B. Macpherson.

Ketiganya mengajukan sebuah model demokrasi tandingan terhadap usulan kelompok New Right yang sering disebut-sebut dengan model demokrasi partisipatori. Secara garis besar Pateman menganggap gagasan liberal tentang individu yang free dan equal tak lebih dari sebuah ilusi. Pertama-tama gagasan tersebut mengabaikan bentuk konkrit dan spesifik kebebasan sipil yang bisa dioperasikan pada wilayah negara maupun masyarakt sipil.

Dalam praktiknya individu yang free dan equal bahkan di negara-negara yang sangat liberal seklaipun adalah barang langka. Selain itu gagasan liberal juga gagal memahami dan menjelaskan implikasi yang ditimbulkan perimbangan kekuasaan dan sumber daya yang berat sebelah terhadap arti dari sebuah kebebasan dan persamaan dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya, kesenjangan antar kelas, gender dan suku bangsa secara substansial membuat perwujudan individual yang free dan equal menjadi hal yang mustahil.

Pateman menambahkan, pemisahan yang tegas antara negara dan masyarakat sipil dalam tradisi berpikir New Right adalah sebuah kesesatan. Sebab pemisahan ini mengabaikan kecenderungan perilaku negara yang selalu mempertahankan dan mereproduksi kesenjangan sosial. Implikasinya Negara bukanlah aktor yang netral seperti yang diyakini para pemikir liberla. Negara selalu berada dalam situasi keberpihakan kepada kelompok sosial dominan.

Tidak heran jika negara yang tidak nettal seperti ini tidak akan memperlakukan warga negaranya secara free dan equal. Tapi yang terpenting kritikan kedua Pateman menimbulkan persoalan baru. Jika negara tidak bisa dipisahkan dari masyarakt sipil pertanyaannya adalah seperti apakah bentuk kontrol demokrasi yang harus ditegakkan? Apa saja wilayah yang bisa disentuh proses pengambilan kebijakan yang bersifat demokratis? Jawaban terhadap pertanyaan pertanyaan ini bisa ditemukan, diantaranya, dalam pikiran-pikiran Poulantzas dan Macpherson.

Menurut Poulantzas perkembangan Stalinisme dan negara represif di Russia bukan hanya disebabkan oleh keterbelakangan ekonomi tapi juga berkaitan erat dengan beberapa persoalan dalam pemikiran dan praktik marxisme dan Leninisme. Ketidakpercayaan Marx dan terutama Lenin terhadap lembaga-lembaga demokrasi perwakiulan sebagai lembaga-lembaga borjuis telah mengabaikan arti penting gagasan tentang kompetisi antar pusat-pusat kekuatan politik di tengah masyarakat. Ketidakpercayaan yang fatal ini yang mendorong Lenin mengurangi dan membatasi otonomi Sovyet setelah Revolusi 1917 dan membawa revolusi itu ke jalur yang tidak demokratis.

Untuk itu bagi Poulantzas hubungan antara pemikiran sosialis dan institusi-institusi demokrasi (liberal) perlu direkonstruksi, bukan hanya dengan mempertimbangkan pengalaman sosialisme Eropa Timur tapi juga kebangkrutan semangat reformasi sosdem. Pertama-tama negara telah berkembang sebagai sebuah lembaga raksasa dalam pengertian ukuran organisasi dan kekuasaan melebihi apa yang pernah dibayangkan sosdem. Implikasinya peran negara— sebagai tertib sosial—tidak begitu saja digantikan oleh sebuah bentuk demokrasi

langsung—seperti model direct democracy ala Marx dan Engels. Sebaliknya Poulantzas mengajukan apa yang ia sebut dengan socialist pluralism. Dalam hal ini negara didemokratiskan dengan cara membuat parlemen, birokrasi dan partai politik menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Sementara kompetisi politik pada tingkat lokal (di lingkungan tempat kerja, gerakan perempuan, kelompokkelompok lingkungan, dsb) harus mampu menjamin prosedur yang memungkinkan terwujudnya pertanggungjawaban negara dan masyarakat yang demokratis.

Sayangnya, Poulantzas tidak memberikan penjelasan lebih rinci tentang resepnya ini.

Posisi C.B. Macpherson bisa dianggap sebagai upaya mengkonkritkan beberapa gagasan demokrasi partispatif yang dikembangkan Pateman dan Poulantzas. Macpherson menekankan arti penting keterlibatan langsung dan terus menerus warganegara dalam proses regulasi di tingkat negara dan masyarakat. Konsekwensinya wilayah demokrasi perlu diperluas dari sekedar pemilu menjadi partisipasi dalam proses membuat keputusan di seluruh aspek kehidupan.

Untuk tujuan itu Macpherson mengusulkan sebuah transformasi sitemik yang bertumpu pada kombinasi antara sistem kepartaian yang kompetitif yang memungkinkan para pejabat pemerintah untuk selalu memberi peran respon terhadap masyarakat.

Tapi sistem kepartaian itu sendiri perlu direorganisasi agar tidak terlalu bersifat hirarkis. Di saat bersamaan sistem kepartaian yang lebih partisipatif ini beroperasi dalam struktur parlemen yang dilengkapi dan diimbangi oleh organisasi yang self-managed di tempat kerja dan komunitas lokal. Hanya dengan model seperti ini Macpherson percaya— sepertihalnya tradisi developmental democracy—the equal right of selfdevelopment bisa diwujudkan.

Pateman

• Individu yang bebas dan setara adalah ilusi > menolak dasar nyata dari kebebasan > gagal mengeksplorasi implikasi dari asimetri kekuasaan dan sumber daya terhadap makna kebebasan dan kesetaraan

• Pemisahan yang jelas antara masyarakat sipil dan negara disesatkan > negara terkunci dalam pemeliharaan dan reproduksi ketidaksetaraan > warga negara tidak akan diperlakukan sebagai bebas dan setara

Poulantzas

• Masalah-masalah Marxisme > ketidakpercayaan terhadap gagasan pusat-pusat kekuasaan yang bersaing dalam masyarakat > revolusi terjebak di jalan anti-demokrasi: penghapusan parlemen, pemilu, dll

• Sosialisme ditinjau kembali > ukuran dan kekuatan negara modern membuat ‘demokrasi langsung’ menjadi tidak mungkin

• Pluralisme sosialis > (1) mendemokratisasi negara dengan membuat parlemen, birokrasi negara dan partai politik lebih terbuka dan akuntabel (2) perjuangan baru di tingkat lokal harus memastikan bahwa negara dan masyarakat demokratis, yang tunduk pada prosedur yang memastikan akuntabilitas: politik berbasis pabrik, gerakan perempuan, kelompok ekologi, dll

Macpherson

• Menekankan pada pelibatan warga negara secara langsung dan berkesinambungan dalam pengaturan masyarakat memperluas ranah demokrasi ke semua bidang kehidupan sosial

• Mengusulkan transformasi sistemik berdasarkan kombinasi partai politik yang kompetitif dan organisasi demokrasi langsung > (1) kompetisi partai memastikan respons minimal pemerintah terhadap rakyat + reorganisasi sistem kepartaian dengan prinsip-prinsip yang tidak terlalu hierarkis (2) sistem kepartaian partisipatif ini beroperasi di dalam parlemen struktur dilengkapi dan diperiksa oleh organisasi swakelola di tempat kerja dan komunitas lokal

Referensi :

Universitas Gadjah Mada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.