Lompat ke konten
Kategori Home » Good Governance

Good Governance

Good Governance Dalam Desentralisasi

Dalam kaitannya dengan kebijakan negara, sejak tahun 1999 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU 22/1999 yang menggeser locus politik dari pusat ke daerah, atau dengan kata lain pergeseran dari paradigma lama yang sentralistik menuju pada desentralisasi. Otonomi tidak boleh kemudian dimaknai sebagai kesempatan daerah (tingkat II) untuk mengambil peran yang sebelumnya dimainkan oleh pusat dimana pemerintah mendominasi masyarakatnya.

Selengkapnya »Good Governance Dalam Desentralisasi

Model dan Prinsip Good Governance (Otonomi Daerah)

Otonomi daerah mempunyai karakteristik sebagai berikut: pemerintah pusat mengurusi hal yang makro strategis, pemerintah daerah diberdayakan, partisipasi masyarakat dalam proses politik di daerah ditingkatkan, daerah ikut   dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah. Agar dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak mengarah pada bentuk power tend to corrupt, maka harus diikuti pengelolaan pemerintahan yang balk “Good Governance”.

Selengkapnya »Model dan Prinsip Good Governance (Otonomi Daerah)