Definisi dan Pengertian
Tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Bahkan mungkin tidak berlebihan, jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan akan sangat tergantung dengan formulasi kebijakan yang dibuat.
Implementasi kebijakan sebenarnya dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.
Implementasi kebijakan dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu :
a. Siapa yang mengimplementasikan kebijakan (Jajaran birokrasi ataupun aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, individu).
b. Hakekat dari proses administrasi
Proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya.
c. Kepatuhan (kompliansi) kepada kebijakan
Merupakan perilaku taat hukum yakni perlu ada sistem control dan komunikasi yang terbuka.
d. Efek atau dampak dari implementasi kebijakan
Konsekuensi dari dampak akan dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan dan jugs dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan yang akan meningkatkan kualitas kebijakan tersebut.
Proses implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh :
a. Jumlah perubahan yang terjadi
Sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Perubahan-perubahan inkremental (penyempurnaan dari program sebelumnya) cenderung akan menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional).
b. Jumlah perubahan organisasi yang diperlukan
Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melalui reorganisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administrative yang ada.
Model Implementasi Kebijakan
Model implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :
a. Model Top Down
Model ini terpusat pada hubungan antara keputusan-keputusan dengan pencapaiannya, formulasi dengan implementasinya, potensi hierarkhi dengan batas-batasnya serta kesungguhan pelaksanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penekanan model top down adalah pada koordinasi, kompliansi dan kontrol efektif yang mengabaikan manusia sebagai target group dan juga peran dari aktor lain.
b. Model Bottom-Up
Model ini mengasumsikan bahwa implementasi sebagai proses atau slur. Ada 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu :
- Idealized Policy, pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan.
- Target Group, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebij akan
- Implementing Organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- nvironmental Faktors, yaitu unsure-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik).
Struktur Organisasi Kebijakan
Merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu :
a. Prosedur-prosedur kerj a ukuran dasar (Standard Operating Procedures)
Berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.
b. Fragmentasi
Berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstistusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.
Langkah-Langkah Untuk Memperbaiki Implementasi Kebijakan
Ada dua alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan yaitu :
a. Memaknai terlebih dahulu hambatan-hambatan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan dan mengapa hambatan tersebut muncul.
b. Perlu mengubah keadaan-keadaan yang menghasilkan faktor-faktor penghambat tersebut.