Salah satu sektor dalam masyarakat yang cukup berperan besar mendinamisasi perkembangan pemerintahan dan masyarakat adalah sektor voluntary (sektor sukarela). Sektor ini merujuk pada kekuatan-kekuatan mandiri dalam masyarakat yang berupaya merespon kebijakanpemerintah, baik dalam rangka membantu, mengkritisi maupun menolak kebijakan dan melakukan tuntutan perubahan.
Yang termasuk alam sektor ini adalah, NGO atau LSM, kelompokkelompok aksi yang berlandaskan pada orientasi ekonomi, poltik, budaya, social maupun ideologi. Dalam organisasi dan manajemen pemerintahan, sektor ini penting untuk dibahas, karena aktivitas mereka yang intens dalam mempengaruhi kebijakan dan respon pemerintah terhadap masalah-masalah publik. Kehadiran voluntary sektor sangat membantu pemermntah untuk mengisi keterbatasan material pendanaan dari sudut pandang dalam melihat beragam permasalahan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.
Meraka juga membawa agenda masyarakat yang kurang direspon atau tidak mampu dilihat oleh pemerintah.
Kelompok voluntary, secara umum muncul sebagai respon atas:
1. Pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah
Dimana model pembangunan yang dilakukan pemerintah membawa permasalahan berupa ketidakmerataan sumber-sumber ekonomi sebagai potensi kesenjangan.
2. Tuntutan untuk mengurangi intervensi negara dalam kehidupan masyarakat secara besar.
Intervensi negara yang besar dengan mekanisme represi atapun ideologisasi memberikan dampak besar terhadap kebebasan masyarakat dan kreativitas sosial.
3. Tuntutan kebutuhan demokrasi
Dimana demokrasi diandaikan sebagai satu mekanisme politik yang menjamin pemerintah dan masyarakat dalam dalam dialektika perkembangan masyarakat yang Iebih balk.
4. Tuntutan atas sikap pemerintah yang mengabaikan banyak masalah sosial, seperti AIDS, kemiskinan, anak jalanan, narkoba, dll.
5. Tuntutan atas kemerosotan ekonomi
Dimana negara tidak secara penuh mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Noleen Heyzer mengidentifikasikan peran kelompok voluntary sebagai berikut:
- Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat grassroots dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan pengaruh politik secara luas melalui jaringan kerja sama, balk dalam satu negara maupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
- Ikut ambil bagian dalam menentukan agenda pembangunan.
Ryker membuat model-model relasi antara pemerintah dan voluntary sektor:
1. Autonomous.
Dalam konteks ini, pemerintah tidak menganggap LSM sebagai ancaman dan membiarkannya bekerja secara mandiri.
2. Facilitation/Promotion.
Pemerintah menganggap kegiatan LSM sebagai suatu yang bersifat komplementer, oleh karena itu pemerintah menyiapkan suasana yang mendukung LSM untuk beroperasi seperti dukungan dana dan peraturan.
3. Collaboration/Cooperation.
Pemerintah menganggap bahwa kerjasama langsung dengan LSM merupakan suatu hal yang menguntungkan, karena dapat menyatukan semua potensi.
4. Cooptation/Absorption.
Pemerintah mencoba mengarahkan bahkan mengontrol LSM dalam segala kegiatannya, sehingga kehilangan kemandirian.
5. Containment/Sabotage/Dissolution.
Pemerintah melihat LSM sebagai ancaman, karena itu pemerintah sering mengambil langkah dengan membatasi gerak LSM bahkan membubarkannya.
Melihat beberapa hal diatas, maka pemerintah perlu melakukan pembaharuan dan perubahan secara manajerial untuk lebih mampu menyikapi permasalahan publik dan keberadaan voluntary sektor. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah:
1. Meningkatkan kepekaan atas isu-isu yang berkembang di tingkat publik demi kelangsungan pembangunan.
2. Manajemen pemerintahan harus Iebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan publik agar tidak terjadi pergolakan sosial.
3. Pemerintah harus melibatkan dan memberdayakan sektor privat maupun voluntary agar terjadi sinergi pembangunan.