• Mendorong masyarakat mengenali dan menyadari masalah yang dihadapinya serta secara bersama-sama dan mandiri memecahkan masalah tersebut.
• Memperkuat atau membangun organisasi atau kelompok sebagai wadah untuk kebersamaan (kerjasama), keswadayaan, pertanggung-jawaban.
• Memperkuat bargaining position (posisi tawar) kelompok sosial itu dihadapan pemerintah, elite, maupun pemilik modal.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai urusan publik melalui wadah kelompok / organisasi sosial.
• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manusia melaui wadah kelompoknya.
• Membangun tata pemerintahan yang baik dan akses terhadap keadilan.
• Memperkuat masyarakat sipil.
• Memperkuat kapasitas organisasi penduduk miskin.
• Meningkatkan jangkauan informasi masyarakat terhadap berbagai isu maupun urusan publik yang menyangkut kehidupan mereka.
• Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui kelompok sosial dalam hal permodalan, membuat keputusan, dan “menghidupi” kelompok.
• Mendorong peningkatan kemakmuran ekonomi, kesetaraan politik, dan kesejahteraan sosial.
PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.
Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Menghargai variasi local sehingga bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
Menekankan pada proses pembelajaran (social learning) yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas sejak perencanaan sampai evaluasi kegiatan/proyek.
Proses belajar tersebut didasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling percaya.
Pembentukan kemitraan maupun jaringan (networking) diantara stakeholdersyang terkait.