Lompat ke konten
Home » Sosial Politik » Konsep Dan Realita Pembangunan Masyarakat Di Indonsia

Konsep Dan Realita Pembangunan Masyarakat Di Indonsia

  • oleh

Konsep pembangunan Nasional Indonesia

1. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia konsep pembangunan yang dilaksanakan di Indonsia lebih memberikan bobot pada aspek politik (sesuai dengan kondisi obyektif saat itu) yaitu pembentukan identitas nasional dan kultural . Pada

waktu itu ingin ditunjukkan kepada dunia, Indonsia sebagai negara kebangsaan.Akibat dari pemberian bobot yang besar pada aspek politik itu, maka aspek ekonomi menjadi ketinggalan. Yang terjadi kemudian adalah meraja lelanya kemiskinandan tingginya angka inflasi yaitu sampai lebih kurang 750 %.

2. Konsep pembangunan masa orde baru : lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi ( economic oriented). Ini menjadi pilihan karena pada waktu itu kondisi obyektifnya memang menghendaki demikian. Acuan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan adalah paradigma pertumbuhan ekonomi moneter dengan langkah-langkah : rehabilitasi, stabilisasi, dan konsolidasi ekonomi.

Kebijakan yang diambil adalah:

a. Membangun kembali perekonomian di atas prinsip-prinsip ekonomi pasar, perekonomian terbuka, iklim meneter yang stabil dan pembatasan campur tangan pemerintah dalam perekonomian.

b. Mengubah sistem ekonomi yang alokatif dan distributif menjadi insentif.

c. Merangsang kaum entrepreneur untuk mengadakan investasi, inovasi dan produksi melalui mekanisme harga, kebijaksanaan pajak baru, tarif perkreditan, dan kebijakan anggaran & moneter.

d. Menarik investasi dan bantuan luar negeri.

Dari kebijakan tersebut membuahkan hasil yaitu : mengangkat negara Indonesia dari negaramiskin menjadi negara berpenghasilan rendah

Manifestasi Keberhasilan Pembangunan di Indonsia:

a. Peningkatan relatif kesejahteraan masyarakat :

  • Pergeseran dari pertanian menjadi industri
  • Peningkatan produksi pertanian lewat perbaikan infrastruktur revolusi biokimia dan difusi teknologi

b. Penetrasi jaringan transportasi dan komunikasi ke pelosok-pelosok menguak isolasi masyarakat terasing.

Fenomena lain yang muncul :

  • Mentransformasikan ikatan solidaritas dan memperkenalkan pola hubungan agraris baru yang berkiblat pada mekanisme pasar.
  • Mempersempit dikotomi kultural desa-kota.
  • Mengakibatkan konsentrasi dan marginalisasi.
  •  Meningkatkan ketergantungan masyarakat desa pada sistem ekonomi nasional dan global.
  • Menumbuhkan disorientasi dan ketergantungan kultural.
  • Mengakibatkan gangguan pada keseimbangan ekologis.

Anti-klimaks (permasalahan)

  • Resesi ekonomi secara global (1980/1981).
  • Turunnya harga minyak bumi.
  • Ditemukannya sumber minyak bumi baru oleh negara non-OPEC
  • Tidak ada kesepakatan tentang strategi perminyakan diantara negara OPEC
  • Ditemukan sumber substitusi migas dan teknologi hemat energi

Kondisi tersebut di atas menguak kerapuhan pembangunan nasional Indonsia dan mengakibatkan invalidasi pada asumsi dan premise dasar pembangunan .Turunnya harga dasar minyak bumi mengakibatkan turunnya pendapatan negara. Langkah- langkah yang diambil:

  • Memperketat pengeluaran dalam rangka mencapai anggaran berimbang.
  • Menggalakkan eksport non-migas.
  • Devaluasi.

Realitas Pembangunan Masyarakat di Indonsia

Kemelut ekonomi yang bersumber pada konfigurasi global mengungkap kerapuhan pembangunan nasional menyebabkan terjadinya pergeseran pembangunan dari pertumbuhan ke pemerataan dalam tri logi pembangunan. Implementasi lebih jauh yaitu dengan ditempuhnya delapan (8) jalur pemerataan. Tetapi yang terjadi dalam realitas berbeda dengan konsep.

Realitas :

1. Titik berat pembangunan masih pada pemberian pelayanan dan fasilitas sosial untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang masih bersifat charity strategy. Misalnya peningkatan pendapatan (gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan, kredit pertanian, pupuk, insektisida, dll), pelayanan pendidikan (SD Inpres, Paket A, Pendidikan informal lainnya).

2. Dalam pelaksanaan : pemerintah sering menggeser peran dan fungsi lembaga tradisional yang telah ada dan lebih fungsional serta menggantikannya dengan struktur baru yang diletakkan dari atas. Misal : peran kepala suku diganti diganti dengan lurah, peran kepala adat diganti dengan notaris.

3. Banyak fungsi yang secara tradisional menjadi tanggung jawab desa kemudian diambil alih oleh pemerintah. Misalnya LSD menjadi LKMD.

4. Banyaknya fasilitas pemerintah justru menimbulkan ketergantungan daerah (daerah hanya mampu membiayai 0,35 dari kebutuhan rutinnya sementara lainnya dibiayai pemerintah melalui penghasilan minyak bumi).

Pada waktu itu tidak diupayakan untuk menggali dan menghimpun potensi masyarakat setempat. Pada saat minyak bumi anjlok (September 1986) maka strategi pembangunan diubah yaitu bahwa masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Acuan yang digunakan dalam pembangunan adalah pembangunan yang berpusat pada manusia (People Centered Development) dijadikan sebagai alternatif. Paradigma People Centered Development, fokus Utama :

  • Peningkatan kesejahteraan manusia
  • Persamaan hak
  • Peningkatan kemampuan manusia

Peran pemerintah : Menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan untuk berkembang . Artinya pemerintah mendorong partisipasi dan aktualisasi potensi manusia.

Asumsi : Bahwa masyarakatlah yang lebih tabu tentang kebutuhannya. Pembangunan mempunyai arti

Tujuan : Peningkatan harkat dan martabat manusia. Partisipasi sebagai petunjuk sejauh mans harkat dan martabat manusia diakui (dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, pengambilan keputusan, dan menikmati hasil-hasil pembangunan).

Referensi :

1. Galbraith, 1983. Hakekat Kemiskinan Massa, Sinar Harapan, Jakarta.

2. Moeljarto, 1987. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.