Lompat ke konten
Home » Sosial Politik » Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi Kebijakan Publik

  • oleh

1. Definisi dan Pengertian

Formulasi Kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal :

1. Persoalan yang berkaitan dengan cara bagaimana suatu masalah terutama masalah public memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan.

2. Cara bagaimana merumuskan usulan- usulan untuk menganggapi masalah tertentu yang timbul.

3. Cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik.

Suatu masalah pada hakekatnya akan dapat menjadi masalah kebijakan jika :

  • Masalah tersebut dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problema tersebut.
  • Masyarakat punya keinginan politik untuk memperjuangkannya.
  • Masalah tersebut ditanggapi positif oleh para pembuat kebijakan sehingga mereka bersedia memperjuangkannya.

2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Formulasi Kebijakan Publik

a. Pendekatan Kekuasaan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Ada beberapa fokus dalam pendekatan kekuasaan ini, yaitu :

1) Elitism

Dominasi para elite menentukan sebuah produk kebijakan publik.

2) Pluralism

Proses pembuatan kebijakan ini menekankan pada kontinuitas dan keterlibatan multi-metode dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik, sehingga dapat meminimalisir dominasi salah satu kelas dalam masyarakat. Universitas Gadjah Mada 2

3) Marxism

Kekuasaan hanya akan digunakan untui menghasilkan produk kebijakan publik yang memihak pada kaum kapitalis.

4) Corporatism

Pembuatan kebijakan publik dengan menekankan pada konspirasi segelintir elite yang tertata dengan sengaja.

5) Professionalism

Pandangan ini akan efektif ketika sebuah negara banyak dipimpin oleh mereka- mereka dari kalangan profesional.

6) Technocracy

Formulasi kebijakan didasarkan atas eksplorasi ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan.

b.Pendekatan Rasionalitas dalam Pembuatan Kebijakan Publik

1) Rasionalitas Ekonomis

Pembuatan kebijakan harus didasari oleh pembacaan yang mendalam atas dampak-dampak ekonomis bila kebijakan tersebut diterapkan.

2) Rasionalitas Birokratis

Pembuatan kebijakan bertumpu pada efisiensi dan efektitivitas kinerja birokrasi.

c. Pendekatan Pilihan Publik dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik dalam paradigma ini akan bertumpu pada pilihan publik yang mengakibatkan formualasi kebijakan yang dilakukan cenderung bertumpu pada mekanisme pasar.

3. Metodologi dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik

a. CBA (Cost and benefit analysis)

Bagaimana biaya-biaya program Kebijakan- publik tertentu dapat dikalkulasi dengan keuntungan-keuntungan yang dapat di raih dari kebijakan tersebut.

b. Perkiraan Ekonomis (Economises Forescating)

Asumsi-asumsi yang dipakai adalah asumsi-asumsi ekonomi baik makro maupun mikro.

c. Perencanaan Finansial

Setiap Kebijakan publik harus dihitung dengan cermat berapa rencana pendanaan yang harus dialokasikan.

d. Operational Research (OR)

Teknik dalam proses pembuatan kebijakan yang menekankan pada rasionalitas dan efisiensi yang terkandung dalam kebijakan tersebut.

e. Teknik Indikator Sosial

Teknik ini digunakan dengan melihat kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat sebagai faktor determinan dalam proses pembuatan kebijakan.

f. Evaluasi Dampak

Proses pembuatan kebijakan ini dilakukan dengan menghitung dan mengukur dampak-dampak yang akan muncul ke depan dari kebijakan publik yang dibuat tersebut.

4. Langkah-Langkah Praktis Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

a. Teknik Pembuatan Kebijakan Publik Model Etzioni

Model Etzioni dikenal dengan model Active Socity Model, meliputi :

1) Pandangan intelektual

2) Pertimbangan ahli, politik dan masyarakat

3) Keputusan Politik

4) Produk Kebijakan Publik

b. Proses Pembuatan Kebijakan Menurut Yehezkel Dror – Tahap Meta Pembuatan Kebijakan Publik :

1) Pemrosesan Nilai

2) Pemrosesan Realitas

3) Pemorosesan Masalah

4) Survey, pemrosesan dan pengembangan SDM

5) Desain, Evaluasi dan Redesain Sistem Pembuatan Kebijakan Publik

6) Pengalokasian masalah, nilai dan sumber daya

7) Penentuan strategi pembuatan kebijakan

Tahap pembuatan Kebijakan Publik

1) Sub alokasi sumber daya

2) Penetapan tujuan operasional dan beberapa prioroitas.

3) Penetapan nilai-nilai yang signifikan dengan beberapa prioritas.

4) Penyiapan alternatif-alternatif kebijakan secara umum.

5) Penyiapan prediksi yang realistic atas berbagai aternatif.

6) Membandingkan masing-masing alternatif yang ada sekaligus menentukan alternatif mana yang terbaik.

7) Melakukan ex-ante evaluation atas alternatif terbaik yang telah dipilih tersebut di atas.

Tahap Pasca Pembuatan Kebijakan Publik

1) Memotivasi kebijakan yang hendak diambil

2) Mengambil dan memutuskan kebijakan publik

3) Mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik yang telah dilakukan.

4) Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang telah dilakukan.

Referensi : Universitas Gadjah Mada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.